Komak Siap Gandeng LSM dan Ormas Laporkan Kasus Caleg Beri Uang Anggota KPU Fery Triatmojo ke APH  

INISIATORNEWS, BANDARLAMPUNG – Konsorsium Anti Korupsi (Komak) menyayangkan sikap Bawaslu Lampung serta DKPP yang terkesan cuek dan kompromi mengusut kasus oknum Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo yang diduga menerima uang Rp530 juta dari Caleg PDIP Kota Bandar Lampung Erwin Nasution.

“Kita lihat tindaklanjut kasus ini terkesan lambat dan diduga seperti ada kompromi, Bawaslu, DKPP seperti tak bernyali mengusut kasus ini,” tegas Ketua Komak Ichwan, Minggu (10/3/2024).

Hal ini berbeda dengan tindaklanjut yang menimpa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Lampung Timur yang diduga mencoblos dua kali di TPS 02 Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, terancam dipidana.

Tindakan oknum KPPS di Lampung Timur tersebut oleh Bawaslu Lampung Timur sudah diproses dan kini tinggal sudah masuk tahap penyidikan dan tinggal menunggu keputusan.

“Miris anggota KPPS di Lampung Timur yang diduga nyoblos dua kali sudah masuk tahap penyidikan di Gakumdu, lah ini yang kasus caleg kasih uang ke komisioner KPU Kota belum kelihatan progres yang jelas, ada apa?,” sesal Ichwan.

Ichwan mengaku pihaknya dalam waktu dekat akan mengandeng sejumlah ormas dan LSM lain untuk sama-sama melaporkan kasus caleg PDIP Kota Bandar Lampung beri uang ke Fery Triatmojo Komisioner KPU Kota Bandar Lampung ke APH.

“Kita sudah beberapa kali diskusi dengan sejumlah ormas, termasuk konsultasi dengan akademisi, kalau memang tidak ada progres kita sama-sama lapor ke APH,” kata dia.

Diketahui Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Fery Triatmojo disebut-sebut menerima uang Rp 530 juta dari Caleg Dapil IV Kota Bandar Lampung dari PDIP Erwin Nasution.

Uang tersebut sebagai jaminan agar Erwin Nasution bisa menjadi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan kompensasi 3.600 suara.

Faktanya Erwin Nasution berdasar hasil real count KPU hanya memperoleh 1.589 suara.

Akibatnya Erwin meradang dan melaporkan Fery Triatmojo ke Bawaslu Lampung melalui Eryan Efendi liaison officer ke Bawaslu Lampung pada Senin (26/2/2024).

“Kronologinya di bulan Oktober hingga November 2024, calon legislatif kami ini, atas nama Erwin Nasution dari Dapil 4 Kota Bandar Lampung bertemu dan berbuat kesepakatan dengan (oknum) komisioner KPU Bandar Lampung berinisial FT,” ujar Eryan Efendi saat saat itu.

Bahkan Erwin mengklaim punya bukti CCTV saat penyerahan uang kepada Fery di rumahnya.

Erwin Nasution dalam keterangannya kepada wartawan menyatakan total telah menyerahkan uang sekitar Rp 760 juta dengan harapan bisa duduk menjadi Anggota DPRD Bandar Lampung.

Selain kepada oknum KPU Bandar Lampung tersebut, Erwin Nasution telah memberikan uang dengan rincian Rp530 juta kepada Komisioner KPU Bandar Lampung.

Kemudian Rp50 juta kepada Ketua Panwascam Kedaton, kepada Ketua Panwascam Way Halim Rp50 juta dan kepada PKK Kedaton.

Fery Triatmojo Minta Maaf

Komisioner KPU Bandar Lampung Fery Triatmojo meminta maaf atas isu negatif yang menimpanya dan mencoreng lembaga KPU.

“Saya beberapa hari ini lebih fokus ke rekapitulasi. Saya mohon maaf ada isu dan opini negatif terhadap lembaga terkait isu itu,” kata Fery kepada awak media di sela-sela rekapitulasi suara tingkat KPU kota di Hotel Novotel, Sabtu (2/3/2024).

Ia mengaku tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Erwin seperti yang dituduhkan. Dia hanya bertemu Erwin di Kantor KPU kota pasca pemungutan suara.

Dia mengaku tidak pernah menerima uang dari Erwin Nasution. Pun tidak pernah mengiming-imingi Erwin bisa duduk sebagai anggota DPRD Bandar Lampung.

“Saya tidak menerima apa pun dan saya juga tidak mungkin memberikan iming-iming sesuatu yang saya tidak mampu untuk melaksanakannya,” tegas dia.

Selain itu, Fery juga membantah ada manipulasi suara di Kecamatan Kedaton dan Way Halim. Hal itu dapat dilihat dari proses rekapitulasi suara di tingkat kota.

“Tadi sudah dilihat di pleno tidak ada perubahan suara di Dapil IV,” ujarnya

Mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung mengaku siap menghadapi persoalan etik yang menerpa dirinya.

Dia hanya berharap, seluruh proses yang ada, tidak menggangu jalannya tahapan pemilu di Bandar Lampung.

Sebelumnya Ketua Konsorsium Anti Korupsi (KOMAK) menyebut salahsatu pihak antara Erwin Nasution dan Fery Triamojo ada yang berbohong

“Pasti salahsatu ada yang berbohong, yang satu bilang kasih uang dan ada bukti rekaman CCTV dan yang oknum KPU bilang tidak pernah terima dan bertemu caleg di rumah. Jadi ini buat bingung publik, dan ini menjadi tugas bawaslu dan DKPP harus mengusut kasus ini sampai tuntas,” ujar Ichwan Ketua Konsorsium Anti Korupsi (Komak) kepada awak media, Selasa (5/3/2024).

Ichwan menegasakan jika benar pengakuan komisioner KPU kota Bandar Lampung yang membantah tidak pernah menerima uang dan bertemu caleg PDIP di rumahnya, artinya caleglah yang menyampaikan informasi tidak benar atau berbohong

“Kalau benar Komisioner KPU Kota itu ngaku tidak terima uang, logikanya dia sudah dibuat malu dengan tuduhan itu, harusnya dia laporkan caleg itu pencemaran nama baik atau menyebarkan informasi hoaks, kan sesimple itu logikanya,” kata dia.

Atau sebaliknya kata Ichwan, jika benar caleg PDI-P Erwin Nasution benar-benar serius ingin mengungkap dan membongkar kasus ini, dia harus serius melaporkan kasus bukan hanya di Bawaslu, DKPP tapi juga penegak hukum.

“Jadi kalau begini kan persepsi yang muncul di masyarakat bisa liar, Atau kasus ini memang diblowup untuk deal-deal atau sekedar dari itu, kita tidak tahu hanya mereka dan tuhan yang tahu,” tuturnya.

Untuk itu Ichwan meminta Bawaslu Lampung dan DKPP mau serius mengusut tuntas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Komisioner KPU Kota Bandar Lampung dan perangkatnya. Jangan sampai kasus yang menguncang publik Lampung dan nasional ini berakhir anti klimaks

“Kita melihat kasus ini ada indikasi bisa berakhir anti klimakas, untuk itu kami dari KOMAK mengajak masyarakat praktisi hukum akademis, semua pihak yang konsen dengan penegakan demokrasi dan pemberantasaan korupsi sama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas agar ada efek jera,” tegas Ichwan ke media.

Pasalnya kata Ichwan kasus seperti ini ibarat fenomena gunung es yang sangat membahayakan demokrasi karena terlihat hanya sedikit yang muncul di permukaan tapi fakta masalah yang tidak terlihat jauh lebih besar dari itu. (rls)