“Sistem Penerimaan SPMB Tidak Adil” Para Wali Murid Siap Aksi Tuntut SPMB SMA Diulang

0

INISIATORNEWS, BANDARLAMPUNG – Para Wali murid yang merasa anaknya tidak mendapatkan keadilan pada proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA tahun 2026 khususnya melalui Jalur Domisili Reguler, meminta pihak terkait melakukan seleksi ulang dan membenahi sistem penerimaan yang dinilai menyimpang dari ketentuan dan UUD 1945 serta Pancasila.

Permintaan dilakukan seleksi ulang dan akan melakukan aksi tuntut SPMB ulang tersebut, disuarakan beberapa Wali murid, agar proses SPMB tidak membuat perbedaan sesama siswa yang akan menempuh jenjang pendidikan selanjutnya sesuai amanat undang undang tentang Wajib Belajar bagi generasi penerus Bangsa.

Sudibyo Putra, Jumat (19/07/2026), Wali murid yang anaknya terpaksa harus mendaftar di sekolah Swasta karena kebijakan Sistem yang tidak adil, mengharapkan proses penerimaan melalui sistem tersebut dikaji ulang.

Menurut Sudibyo Putra, Kebijakan penerimaan siswa baru dan sistem zonasi sering kali menyisakan air mata. Ketika janji ‘pendidikan untuk semua’ hanya menjadi ilusi birokrasi, sistem ini terbukti masih melahirkan ketidakadilan yang merugikan masa depan generasi.

“Saya tadinya tidak keberatan kalau anak saya tidak diterima di sekolah tujuan, tapi yang membuat saya kecewa, kenapa akan mencabut berkas untuk mendaftar di sekolah lain tidak bisa dengan alasan sistem. Ini luarbiasa sengaja menyalahkan sistem. Sedangkan tidak ada aturannya dan di daerah lain tidak seperti itu,” ungkap Sudibyo Putra.

Lebih lanjut diutarakannya, bahkan yang membuat Wali murid ini makin merasa keadilan tidak berlaku, tidak adanya batasan jumlah minimal nilai keseluruhan pada setiap sekolah penerima.

“Hebatnya lagi, batas minimal nilai di sekolah tujuan tidak diketahui dan ditambah lagi dengan pencabutan berkas untuk mendaftar disekolah lain tidak diperbolehkan. Maksudnya apa ini….!!!! Apakah memang ada aturan kalau siswa tidak diterima satu sekolah milik pemerintah, harus mendaftar di sekolah swata,” ungkap Sudibyo geram.

Bung Sudibyo Putra meminta jangan menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan kebijakan untuk memuluskan dugaan penyimpangan kekuasaan.

“Bukan kelalaian administrasi biasa, ketika kebijakan yang dibuat justru merampas hak anak didik untuk mendapatkan masa depan. Pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia. Jika sistem hanya melahirkan robot-robot industri, sudah saatnya kita menggugat kurikulum yang kering akan nilai kemanusiaan,” terang Mantan Anggota Dewan dari Partai Nasdem ini.

Pada kesempatan yang sama Thomas Americo, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Lampung, tetap bersikukuh dengan aturan Sistem yang telah ditetapkan pihaknya walau sistem tersebut dipertanyakan aturannya.

Dikatakan Kadisdik, terkait adanya anggapan bahwa peserta didik tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain, perlu dipahami bahwa pelaksanaan SPMB dilakukan melalui sistem online yang terintegrasi. Setelah data peserta dinyatakan lengkap, tervalidasi, masuk ke dalam sistem, dan diproses dalam tahapan seleksi maupun perangkingan, tidak tersedia mekanisme pencabutan berkas secara manual. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga validitas data, mencegah perubahan yang dapat memengaruhi hasil seleksi peserta lain, serta memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama dalam proses seleksi.

“Oleh karena itu, tidak adanya mekanisme pencabutan berkas setelah data diproses bukanlah bentuk pembatasan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan, melainkan bagian dari tata kelola sistem yang diperlukan agar proses seleksi berjalan secara tertib, objektif, transparan, dan akuntabel,” terang Kadisdik Prov ini. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *