Dua Tahun Qudrotul Ikhwan Pimpin Tulang Bawang, Papi Mance: Dia itu Goblok
INISIATORNEWS, TULANG BAWANG — Dua tahun kepemimpinan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan menuai kritik keras dari mantan kepala daerah, Dr. H. Abdurachman Sarbini, S.H., M.H., yang akrab disapa Papi Mance. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah justru memicu polemik karena dinilai mengabaikan kearifan lokal dan tidak melibatkan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan.
Dua persoalan yang menjadi sorotannya adalah penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Centralpertiwi Bahari (CPB) dan penghibahan aset Universitas Megow Pak kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dalam wawancara bersama sejumlah awak media di kediamannya, Papi Mance menyampaikan kekecewaannya terhadap pola kepemimpinan Qudrotul. Ia menganggap seorang kepala daerah semestinya mengedepankan musyawarah dengan tokoh adat, agama, masyarakat, dan pemuda sebelum mengambil kebijakan strategis.
“Tulang Bawang itu tanah kelahiran saya, tanah leluhur saya. Bagi saya, Tulang Bawang adalah NKRI kedua untuk saya pribadi,” ujar Papi Mance.
Mantan Bupati Tulang Bawang dua periode itu mengatakan, saat memimpin daerah, dirinya terbiasa mengajak berbagai unsur masyarakat bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan.
Menurutnya, tradisi tersebut penting karena Tulang Bawang memiliki sejarah, adat istiadat, dan struktur masyarakat yang harus dihormati oleh setiap pemimpin daerah.
Ia menilai semangat tersebut sejalan dengan semboyan Sai Bumi Nengah Nyappur yang mencerminkan keterbukaan, kerukunan, serta kemampuan masyarakat Tulang Bawang menjalin hubungan dan kerja sama.
Persoalkan penanganan lahan eks PT CPB
Salah satu kebijakan yang paling disorot Papi Mance adalah penanganan lahan eks PT CPB setelah masa HGU perusahaan tersebut berakhir.
Ia mempertanyakan langkah pemerintah daerah yang disebut menerima penyerahan lahan tersebut, kemudian menghibahkannya kepada pihak lain. Menurutnya, status dan riwayat kepemilikan lahan harus ditelusuri terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Selaku Bupati, Qudrotul lupa bahwa itu bukan tanah Pemda yang dipimpin Qudrotul saat ini. Itu adalah tanah ulayat adat yang telah disahkan oleh Kanwil BPN masa lalu,” ujarnya.
Papi Mance menegaskan, apabila lahan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat adat, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu memastikan siapa masyarakat adat yang berhak atas tanah tersebut.
Ia menyebut Tulang Bawang memiliki empat marga, yakni Tegamo’an, Suwai Umpu, Buay Bulan, dan Aji. Karena itu, menurutnya, penelusuran peta historis dan dokumen pertanahan diperlukan untuk memastikan asal-usul serta kedudukan lahan yang dipersoalkan.
“Ini seharusnya dipelajari dahulu berdasarkan peta historis dan surat keterangan lainnya. Lahan itu dari marga mana, Tegamo’ankah, Suwai Umpukah, Buay Bulankah, atau Marga Aji. Jadi, dalam hal ini, kesalahan fatal bagi seorang bupati,” katanya.
Sebagai Ketua Lembaga Adat Megow Pak, Papi Mance mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan tersebut. Ia menegaskan masyarakat Tulang Bawang, baik penduduk asli maupun pendatang, merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi.
Kekecewaannya bahkan disampaikan dengan pernyataan keras terhadap kepemimpinan Qudrotul.
“Pada awalnya saya memaklumi, karena dia tidak mengerti mungkin. Tapi ketidaktahuan itu kan bukan berarti tidak mau menggali dan mencari tahu dari berbagai sisi, dari berbagai narasumber, sehingga ketika ia melangkah sudah memiliki dasar keputusan yang tepat, bukan yang sebaliknya menimbulkan masalah. Celaka, bahkan pernah saya katakan, Qudrotul Ikhwan goblok,” ungkapnya.
Hibah aset Universitas Megow Pak ikut disorot
Selain persoalan tanah adat, Papi Mance juga mempersoalkan kebijakan penghibahan aset Universitas Megow Pak kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Ia menjelaskan, Universitas Megow Pak dibangun pada masa kepemimpinannya dengan dukungan anggaran APBD. Pendirian perguruan tinggi tersebut, kata dia, merupakan bagian dari cita-cita mengembangkan Tulang Bawang sebagai daerah pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Sebelum pembangunan dilakukan, ia mengaku telah mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ulama bermusyawarah. Nama Megow Pak dipilih sebagai identitas yang merepresentasikan sejarah dan kebudayaan masyarakat setempat.
Papi Mance mengaku kecewa ketika aset yang disebut dibangun menggunakan anggaran daerah itu kemudian dihibahkan kepada perguruan tinggi dari luar Lampung.
“Sekarang, oleh Qudrotul selaku Bupati Tulang Bawang saat ini, menghibahkan dan melepaskan aset tersebut kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekali lagi saya ingatkan, itu aset Pemda Tulang Bawang,” tegasnya.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah memilih Universitas Muhammadiyah Jakarta, sementara menurutnya terdapat sejumlah perguruan tinggi di Lampung yang dapat diajak bekerja sama, seperti Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, maupun Universitas Tulang Bawang.
“Ini jelas keputusan yang menurut saya sangat fatal. Mengapa harus dihibahkan ke Universitas Muhammadiyah Jakarta? Mengapa bukan ke universitas lokal di Lampung? Ini menjadi pertanyaan besar kami,” katanya.
Menurut Papi Mance, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait status aset, dasar hukum hibah, mekanisme pengambilan keputusan, serta pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan pihak penerima.
Singgung gelombang protes dan wacana pemakzulan
Polemik sejumlah kebijakan tersebut, menurut Papi Mance, turut memunculkan gelombang protes masyarakat hingga wacana pemakzulan Bupati Qudrotul Ikhwan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemakzulan kepala daerah bukan sekadar tuntutan politik atau desakan massa. Ada mekanisme dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi melalui lembaga yang berwenang.
Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya aksi lanjutan apabila persoalan yang diprotes masyarakat tidak memperoleh penyelesaian.
“Kalau pun nanti ada gerakan jilid kedua, selesai dia. Turun dia,” ujarnya.
Papi Mance berharap seluruh pihak mengedepankan demokrasi, membuka ruang dialog, dan tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, kepala daerah harus mampu merangkul seluruh unsur masyarakat agar pembangunan tidak justru melahirkan konflik baru.
Ia juga menilai Tulang Bawang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari pajak perusahaan, perhotelan, rumah makan, hingga sektor lainnya.
“Bupati itu pengendali lokomotifnya. Gerbong-gerbongnya itu dinas-dinas. Tulang Bawang memiliki banyak potensi. Ada pajak perusahaan, pajak hotel, pajak rumah makan, dan potensi lainnya. Jika benar ingin membangun Tulang Bawang, semua potensi itu harus dikelola,” tutupnya. (rls)