Pemprov Lampung Genjot Manajemen Data untuk Capai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2027

INISIATORNEWS, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas wujudkan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027. Dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Pemprov kini membentuk Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem sebagai ujung tombak tata kelola berbasis data.Senin, (14/07/2025)

Rapat koordinasi perdana PMO digelar di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/07), sebagai bagian dari upaya membangun sistem integrasi lintas sektor. Tujuannya? Agar seluruh bantuan sosial—dari pemerintah, CSR perusahaan, hingga lembaga sosial—tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Akurasi dan ketepatan sasaran adalah kunci. Data akan diolah oleh BPS untuk mengidentifikasi siapa saja dan dari mana masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem,” ujar Marindo.

PMO akan menyusun peta kemiskinan terintegrasi, memetakan kelompok rentan, mengidentifikasi penyebab, serta mengevaluasi efektivitas program yang sudah berjalan. Data akan dihubungkan langsung ke Nomor Induk Kependudukan (NIK), menciptakan layering data yang akurat dan siap digunakan untuk intervensi cepat dan tepat.

Menurut Mahir Bayasut, dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan, konsolidasi data ini bukan sekadar administratif. “Kita ingin mendata seluruh bentuk bantuan, dari mana pun asalnya, agar distribusi lebih adil dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan digital dan kolaboratif. PMO diharapkan menjadi penghubung aktif antara data, kebijakan, dan aksi nyata di lapangan. Sinergi antar-OPD, kabupaten/kota, dunia usaha, dan komunitas lokal juga terus diperkuat.

Dengan strategi ini, Pemprov Lampung tak hanya menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem, tapi juga meningkatkan transparansi anggaran, menutup celah kebocoran bantuan, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem sosial pemerintah.