Pemkot Bandar Lampung Siapkan Pembangunan Perumahan dan Permukiman untuk 20 Tahun Mendatang
INISIATORNEWS, BANDAR LAMPUNG — Pemkot Bandar Lampung siapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 tahun mendatang. Arah pembangunan tersebut dituangkan dalam Raperda RP3KP 2026-2045 yang dibahas DPRD Bandar Lampung, Rabu (16/9/2026).
Dalam hal itu Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, Raperda RP3KP merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengendalian perumahan serta kawasan permukiman.
“Penataan dan pengendalian perumahan permukiman perlu diatur dalam bentuk regulasi yang memudahkan pemerintah daerah untuk menata dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,” kata Eva dalam sambutannya.
Ia menyambut baik pembahasan Raperda RP3KP tersebut.
Eva berharap regulasi ini dapat menjadi dasar bagi Pemkot Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan makro apabila terjadi perubahan maupun perkembangan kota, khususnya pada sektor perumahan dan permukiman.
“Dengan adanya Raperda ini, diharapkan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung semakin berkurang dan pembangunan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota dapat terwujud,” ujarnya.
Selain penataan kawasan, Pemkot Bandar Lampung juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Eva menyebut, pada 2026 Pemkot Bandar Lampung mendapatkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Bantuan tersebut, kata dia, diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Raperda dan dokumen perencanaan RP3KP ini menjadi bukti dan komitmen Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Eva.
Melalui RP3KP 2026-2045, Pemkot Bandar Lampung diharapkan memiliki arah kebijakan jangka panjang dalam penyediaan hunian, penataan kawasan permukiman, sekaligus pengendalian pembangunan agar tetap sesuai dengan tata ruang kota. (Septi)