Miris! Ditengah Kondisi Keuangan Daerah Tidak Sehat, Bapenda Pesawaran Beli Dua Unit Smartphone Mewah
INISIATORNEWS, PESAWARAN – Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran membeli dua unit smartphone mewah ditengah kondisi keuangan daerah Pesawaran yang tidak sehat, dan kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran memicu kecaman publik.
Diketahui, Bapenda Pesawaran pada bulan Juli 2025 lalu, melakukan pembelian satu unit gadget Samsung Galaxy S24 dan satu Ipad Air M2 11inci, yang menelan anggaran mencapai Rp50,2 juta menggunakan dana APBD tahun 2025.
Kebijakan kontroversial tersebut, mendapat sorotan negatif dan kritik tajam dari Sekjen LSM Trinusa Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi yang mengecam keras keputusan tersebut, karena menggunakan dana rakyat untuk membeli barang mewah yang tidak efisien sebagai bentuk pemborosan dan penyimpangan prioritas.
“Setiap rupiah dari APBD adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi pejabat,” ujar Faqih, Rabu (17/9/2025).
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan harga pasar. Menurutnya, harga pasaran Samsung Galaxy S24 sekitar Rp12 juta dan iPad Air M2 sekitar Rp16,2 juta dengan total maksimal Rp30 juta, jauh lebih rendah dari anggaran yang dihabiskan, yakni Rp50,2 juta.
“Ada selisih lebih dari Rp20 juta. Ini indikasi kuat adanya dugaan mark-up yang harus diusut,” ujarnya.
Menurut Faqih, selain melanggar prinsip efisiensi anggaran, kebijakan ini juga dianggap tidak sensitif terhadap situasi keuangan daerah. Pesawaran mencatat defisit berturut-turut, yakni senilai Rp77,7 miliar pada tahun 2022, Rp97,3 miliar tahun 2023, dan Rp48,4 miliar pada tahun 2024.
Oleh sebab itu, Faqih mendesak Inspektorat Pesawaran dan BPKP segera melakukan audit investigatif terhadap proses pengadaan, termasuk lelang dan spesifikasi teknis.
Ia juga meminta Bupati dan Ketua DPRD Pesawaran untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait urgensi, dasar hukum, dan tujuan pembelian barang mewah tersebut.
“Jika ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum dan dana dikembalikan ke kas daerah,” kata Faqih.
Sementara itu, Kepala Bapenda Pesawaran, Evans Sagita membantah, pembelian smart phone itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun sebagai kebutuhan dasar untuk memantau pendapatan daerah secara real time.
“Kalau bupati nanya, saya tidak harus kekantor karena saya punya dashboard. Sebetulnya kami perlu (smart phone,red) 4 bidang dan masing-masing bidang harus punya, karena tidak mungkin semua data dan dokumen disimpan di handphone pribadi,” ujar Evan.
“Itulah kegunaannya kami beli Tab. Bukan untuk gaya-gayaan apalagi kepentingan pribadi, tetapi untuk kedinasan,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi defisit keuangan daerah, Evan mengaku prihatin. Namun pembelian smart phone tersebut dianggap sudah sangat perlu untuk operasional kantor.
“Kalau data real time tersimpan di memori, kalau saya pakai handphone pribadi, saya pastikan tidak kuat karena basis data yang besar. Kalau yang disimpan di laptop dan hard disk itu data baku dan terbatas kegunaan dari laptop. Dan ini merupakan kebutuhan mendasar,” pungkasnya. (Tim)
