ALAM BAKA Desak Kejagung Usut Aktor Utama Register 44
INISIATORNEWS, WAY KANAN – Konsorsium Aliansi Lembaga Awasi Kebijakan dan Anggaran (ALAM BAKA) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pemanfaatan kawasan Register 44 di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
Ketua Konsorsium ALAM BAKA, Sudirman Dewa, meminta penyidik tidak hanya menelusuri aktivitas di lapangan, tetapi juga membongkar pihak-pihak yang diduga berada di balik penguasaan dan pengelolaan kawasan tersebut, mulai dari kelompok tani, koperasi hingga perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan hasil perkebunan dari Register 44.
Desakan tersebut disampaikan menyusul penanganan perkara terkait pemanfaatan kawasan Register 44 yang saat ini menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sudirman mengatakan, ALAM BAKA meminta Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi Lampung mendalami dugaan adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok tani maupun menggunakan badan koperasi dalam aktivitas pengelolaan kawasan Register 44.
“Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Harus dibongkar siapa yang mengendalikan, siapa yang membiayai, siapa yang menikmati hasilnya, dan ke mana hasil perkebunan dari kawasan tersebut dijual,” kata Sudirman.
Menurut dia, aktivitas pemanfaatan kawasan Register 44 harus memiliki dasar hukum serta perizinan yang jelas. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan kawasan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus menjamin kewajiban terhadap penerimaan negara dapat dipenuhi.
ALAM BAKA juga mendesak dilakukan penelusuran terhadap aktivitas panen tebu di kawasan Register 44. Sudirman meminta aparat memastikan asal lahan, pihak yang melakukan penanaman, pemilik hasil produksi hingga pihak yang membeli atau menerima tebu tersebut.
Selain itu, ALAM BAKA mempertanyakan legalitas dan posisi PT PSMI dalam rantai penerimaan hasil perkebunan yang diduga berasal dari kawasan Register 44.
Sudirman meminta penyidik mendalami apakah terdapat hubungan kerja sama antara perusahaan, kelompok tani, koperasi maupun pihak lain yang mengelola atau memanfaatkan kawasan tersebut.
“Kalau hasil tebu berasal dari aktivitas yang nantinya terbukti melawan hukum, maka harus ditelusuri pula siapa pihak yang menerima, membeli dan memperoleh keuntungan dari hasil tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ALAM BAKA meminta Kejagung membuka secara terang status perizinan dan pola pemanfaatan lahan Register 44, termasuk menelusuri kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak serta potensi penerimaan negara yang timbul dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
ALAM BAKA menyampaikan empat tuntutan dalam persoalan Register 44. Pertama, meminta kejelasan status perizinan pemanfaatan kawasan agar setiap aktivitas memiliki dasar hukum dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Kedua, meminta aktivitas panen tebu yang diduga tidak memiliki dasar hukum dihentikan dan diperiksa secara menyeluruh.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum menelusuri legalitas serta peran PT PSMI dalam penerimaan atau pembelian hasil perkebunan yang berasal dari kawasan Register 44.
Keempat, meminta Kejagung menetapkan tersangka terhadap setiap pihak apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan dalam dugaan tindak pidana.
Sudirman menegaskan, ALAM BAKA berharap penanganan perkara Register 44 tidak hanya menyasar pihak-pihak kecil di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pemanfaatan kawasan tersebut.
“Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban sementara aktor utama dan pihak yang menikmati keuntungan justru tidak tersentuh,” tegasnya. (Red)