HPN 2027 di Lampung, PWI Tegaskan Tetap Jadi Penyelenggara

INISIATORNEWS, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjadi penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan digelar di Lampung. Namun, PWI menyatakan siap melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers agar pelaksanaan HPN lebih inklusif dan kolaboratif.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan PWI Pusat dengan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Pertemuan membahas penyelenggaraan HPN sekaligus wacana perubahan tata kelola perhelatan tersebut.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan posisi PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak terlepas dari sejarah lahirnya Hari Pers Nasional.

Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai HPN karena bertepatan dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Gagasan penetapan HPN secara formal muncul dalam Kongres PWI di Padang pada 1978 dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.

Menurut Munir, selama sekitar empat dekade PWI secara konsisten menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat.

PWI juga menyerahkan pendapat hukum kepada Dewan Pers mengenai landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN.

Munir mengatakan Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai HPN. Dia mengakui adanya pandangan agar aturan tersebut diperbarui karena diterbitkan sebelum UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota Dewan Pers mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027 lebih inklusif apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab.

Pandangan tersebut disampaikan antara lain oleh Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, dan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

PWI menyambut positif masukan tersebut. Munir memastikan pihaknya siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” kata Munir.

Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, hingga berbagai kegiatan dalam rangkaian HPN 2027.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan juga meminta PWI memperhatikan aspek psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya apabila tetap menjadi penanggung jawab HPN.

PWI menyatakan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi HPN. Namun, perubahan dinilai harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pers, termasuk PWI.

PWI menilai aspirasi Dewan Pers mengenai penyelenggaraan HPN yang lebih inklusif dapat diakomodasi tanpa memutus kontinuitas kelembagaan penyelenggaraan HPN.

PWI akan mempersiapkan HPN 2027 dengan melibatkan lebih banyak elemen pers nasional.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Munir.(rls/Ijp)