“Miliaran Anggaran Bocor” Inspektorat dan BMBK Ngaku Sudah Kembalikan Kerugian Negara

0

INISIATOR NEWS, BANDARLAMPUNG – Belum ada bukti pengembalian atas bocornya anggaran daerah miliaran rupiah terhadap 15 paket pekerjaan Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran tahun 2025, yang dikelola melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), dibenarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Lampung.

Kepala Bidang Bendahara BKAD, Nurul Fajri, mengaku hingga kini belum menerima laporan penyetoran pengembalian kerugian negara dari OPD BMBK ke kas daerah.

“Iya Piyan. Kecuali ada yg melaporkan terkait ada yg menyetorkan,” kata Nurul Fajri.

Sementara Irban IV Inspektorat Provinsi Lampung, Andre, menjelaskan bahwa dari 22 temuan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, sebanyak tujuh temuan telah ditindaklanjuti bahkan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK resmi diterbitkan.

“Itukan ada temuan 22 temuan, 7 sudah ditindak lanjuti, sebelum LHP terbit, jadi sebelum LHP itu ada naskah, jadi sebelum terbit LHP tersebut 7 sudah ditindak lanjuti. Kemudian dari 15 tersebut sesuai data tersebut yang kami terima, selama sudah keluarnya temuan LHP tersebut ada 14 perusahaan yang melakukan pengembalian temuan tersebut,” ujar Andre, Kamis (11/6/2026).

Pernyataan senada disampaikan Kasubag Umum Inspektorat, Putri. Menurutnya, Inspektorat tidak berada pada posisi untuk menilai ada atau tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek temuan BPK.

“Izin mas, kalau kelalaian kami tidak menyebutkan kelalaian, dan kami tidak bisa menyebutkan bukan kelalaian juga, itu bukan ranah kami di inspektorat, karena pemeriksaan kami lakukan hasil dari temuan BPK, karena temuan dari BPK minta inspektorat menindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas BMBK Provinsi Lampung, Tri, sulit ditemui dan terkesan melempar penjelasan kepada data yang dimiliki Inspektorat.

“Izin yach Om klu apa yg dikeluarkan oleh inspektorat pasti sama dengan yg kita punya, krn kami laporan ke inspektorat juga secara berkala,” ujar Tri melalui pesan WhatsApp.

Meski demikian, Tri membenarkan jika pihak keuangan belum menerima laporan bukti pengembalian ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Lampung.

“Iya Om,” pungkasnya.

Berita sebelumnya, dikarenakan Kepala Dinas Kadis BMBK, tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada 22 Paket Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran tahun 2025, mengakibatkan Anggaran Daerah Bocor Halus Miliaran rupiah.

Kebocoran anggaran ini dilancarkan dengan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mengendalikan kontrak dan tidak menguji perhitungan volume serta Pengawas dan Tim PHO juga konsultan pengawas tidak melakukan tugasnya hingga penyedia jasa pelaksana pekerjaan tidak melakukan pekerjaan sesuai volume dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen.

Hal ini dituangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintahan Provinsi Lampung dan ditanda tangani Nugroho Heru Wibowo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung selaku penanggungjawab Pemeriksaan tertanggal 26 Januari 2026.

Dalam LHP, tertuang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) anggaran 2025, terdapat sekitat 22 paket pekerjaan kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak serta keterlambatan belum dikenakan denda sebesar RP. 3.164.057.345,-.

Dari 22 paket, hanya terdapat 7 pelaksana pekerjaan saja yang telah mengembalikan sebesar Rp. 462.030.940,- sementara kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.702.026.404,- termasuk kekurangan denda keterlambatan PT. JMB sebesar Rp. 103.777.286,- hingga saat ini masih Mak Jelas (MJ). (Yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *