TRIGA Lampung Aksi di Jakarta, Sampaikan Tuntutan Terkait Konflik Agraria PT SGC

0

INISIATORNEWS, JAKARTA – Sampaikan Tuntutan Terkait Konflik Agraria PT SGC
Jakarta, Senin (20/4/2026) — Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi TRIGA Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tuntutan terkait konflik agraria antara masyarakat Lampung dan PT Sugar Group Companies (SGC).


Aliansi TRIGA Lampung terdiri dari DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan DPP Kramat Lampung. Ketua Umum Akar Lampung Indra Mustain, Ketua Pematank Suadi Romli, dan Ketua Kramat Lampung Sudirman Dewa turut hadir dan menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.


Massa memulai aksi sekitar pukul 10.00 WIB di Gerbang Pancasila DPR RI dengan pengawalan aparat kepolisian. Dalam kegiatan itu, perwakilan massa menyerahkan surat tuntutan kepada pimpinan DPR RI.


Dalam orasinya, Indra Mustain menyampaikan bahwa konflik agraria yang melibatkan PT SGC telah berlangsung dalam waktu lama dan meminta adanya penyelesaian dari pemerintah dan DPR RI.


Sementara itu, Suadi Romli menyampaikan adanya perbedaan data luas lahan antara catatan pemerintah dan kondisi di lapangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada 15 Juli 2025, luas lahan disebut sekitar ±85.000 hektare, sedangkan menurut pihaknya di lapangan mencapai lebih dari ±120.000 hektare.


Aliansi TRIGA Lampung juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI, di antaranya pembentukan Panitia Khusus (Pansus), permintaan kepada Komisi II DPR RI untuk turun ke lapangan, evaluasi terhadap Kementerian ATR/BPN, pengukuran ulang lahan, penghentian aktivitas perusahaan di lahan yang telah dicabut Hak Guna Usaha (HGU), serta penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran.


Usai melakukan aksi di DPR RI, massa melanjutkan kegiatan ke kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan. Pergerakan massa mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Di depan kantor Kejaksaan Agung, massa kembali menyampaikan tuntutan. Sudirman Dewa dalam orasinya menyampaikan agar dilakukan penegakan hukum terkait persoalan tersebut, termasuk terkait penerbitan HGU dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Dalam tuntutannya, TRIGA Lampung meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan audit hukum, investigasi pidana, menghentikan aktivitas perusahaan di lahan eks HGU, serta melakukan pengambilalihan lahan oleh negara dan memberikan transparansi kepada publik.


Massa juga menyampaikan bahwa HGU disebut telah dicabut pada 21 Januari 2026, namun aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. TRIGA Lampung menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *