Pemprov Lampung Susun Pembentukan KDEKS
Rapat koordinasi dan coaching penyusunan program kerja TPAKD di Meeting Room Swiss-Belhotel, Senin (16/1). Foto/Istimewa
INISIATORNEWS, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar rapat koordinasi dan coaching penyusunan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Meeting Room Swiss-Belhotel, Senin (16/1).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Kusnardi, menjelaskan, penyusunan rencana Program Kerja 2023 selain berdasarkan Roadmap TPAKD Tahun 2021-2025, program kerja juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.
“Namun demikian, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD diharapkan dapat selaras dengan program tematik TPAKD,” katanya, mewakili Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Sesuai arahan strategis program tematik TPAKD pada 2023 ialah Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah melalui produk/layanan tabungan syariah, produk/layanan pembiayaan syariah dan pengembangan infrastruktur syariah.
Lampung memiliki potensi pengembangan produk dan jasa syariah cukup besar, seperti adanya BPR Syariah pada BUMD, pemberdayaan ekonomi UMKM dan koperasi berbasis syariah. Juga dukungan pembiayaan perbankan syariah, keberadaan perguruan tinggi fokus studi perekonomian syariah, dan lain-lain.
Kusnardi menilai, perlu komitmen semua stakeholders agar ke depan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung memiliki daya saing lebih baik.
Saat ini Pemprov Lampung sedang menyusun draf Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, sebagai upaya percepatan, perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Ia menjelaskan, adanya pembentukan KDEKS diharapkan dapat menjadi katalisator percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.
Penyusunan program tematik TPAKD 2023 ada tiga pilar utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, pilar pemberdayaan ekonomi syariah yang menitikberatkan pada pengembangan sektor usaha syariah. Kedua, pilar pengalaman pasar keuangan syariah yaitu dengan merefleksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas dan pembiayaan syariah. Ketiga, riset, assesment, edukasi ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan pemahaman masyarakat.
Kusnardi berharap segala upaya dalam melakukan percepatan akses keuangan daerah di Lampung diberikan kemudahan Allah SWT. (adpim)
