JAM-Pidsus Gelar Perkembangan Hasil Sita Aset Perkara PT Duta Palma Group

0
Bagikan :

INISIATORNEWS, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Dr. Febrie Adriansyah didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, bersama dengan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari,  menyampaikan perkembangan perkara PT Duta Palma Group serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP terkait kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, Selasa (30/08/2022), sekitar pukul 11:00 WIB bertempat di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.

Konferensi pers diawali dengan penyerahan uang hasil penyitaan barang bukti dalam perkara PT Duta Palma Group atas nama Tersangka SD secara simbolis dari JAM-Pidsus Dr. Febrie Adriansyah kepada perwakilan Bank Mandiri sebesar Rp5.123.189.064.978; USD11.400.813,57; SGD646,04.

Selanjutnya, terkait dengan kerugian Negara, JAM-Pidsus menyampaikan ada 2 (dua) sisi kerugian Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Tersangka SD, yakni kerugian keuangan Negara dan kerugian perekonomian Negara.

“Dalam proses pemberkasan sudah hampir rampung dilakukan dan berterima kasih kepada auditor BPKP karena dengan selesainya perhitungan kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian Negara,” ujar JAM-Pidsus.

Dr. Febrie Adriansyah meyakini bahwa dalam hari ke depan, berkas akan dirampungkan oleh Tim Penyidik terhadap para Tersangka yang telah dilakukan penahanan, dan kemungkinan perkara ini akan berkembang termasuk dalam pelacakan aset yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, JAM-Pidsus menyampaikan aset milik Tersangka SD yang telah disita dalam perkara PT Duta Palma Group yaitu:

Aset yang telah dinilai yaitu, 40 (empat puluh) bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. 6 (enam) pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau dan Kalimantan Barat. 6 (enam) gedung yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. 3 (tiga) apartemen di Jakarta Selatan. 2 (dua) hotel di Bali. 1 (satu) unit helikopter.

“Adapun 6 (enam) aset diatas bernilai kurang lebih sebesar Rp11,7 Triliun,” terang Dr Febrie Ardiansyah.
Selain itu, lanjutnya, yaitu sejumlah mata uang yang tersebar di beberapa rekening sebesar : Rp5.123.189.064.978, USD. 11.400.813,57, SGD 646,04.

Keseluruhan nilai total aset dan uang sebesar Rp. 17.048.527.692.119,- (tujuh belas triliun empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah).
USD. 11.400.813,57 (sebelas juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas koma lima puluh tujuh sen dollar Amerika).
SGD 646,04 (enam ratus empat puluh enam koma nol empat sen dollar Singapura).

“Masih ada aset yang belum dinilai yaitu 4 (empat) unit kapal Tug Boat Tongkang di Batam dan Palembang,” tandas JAM-Pidsus ini.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah diselesaikan sebagaimana permintaan dari JAM-Pidsus pada Juni 2022 lalu.

“Adapun lingkup dari penghitungan adalah berkaitan dengan kegiatan usaha kebun kelapa sawit PT Duta Palma Group, dimana ada 5 (lima) perusahaan atas pengelolaan kegiatan usaha di atas luasan lahan kelapa sawit sebesar 37.095 HA,” ujar Agustina Arumsari.

Dia juga memberi penjelasan, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP RI, dengan rincian: Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara kurang lebih Rp4,9 Triliun, Hasil perhitungan kerugian perekonomian Negara kurang lebih Rp99,2 Triliun.

JAM-Pidsus menyampaikan ada perubahan nilai dari awal Penyidik menemukan kerugian sebesar Rp78 Triliun.

“Saat ini total kerugian keuangan dan perekonomian Negara kurang lebih sejumlah Rp104,1 Triliun, dan ini harus dipahami bahwa sekarang Kejaksaan tidak lagi menggunakan instrumen kerugian Negara tetapi sudah mencoba membuktikan kerugian perekonomian Negara karena cakupannya lebih luas sehingga nilainya cukup besar,” tandas Dr Febrie Ardiansyah. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *