INISIATORNEWS, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (26/9/2022).
Menurut Arinal Djunaidi, pemerintah daerah (pemda) dan BPK dalam mewujudkan good governance perlu kerja sama yang baik.
“Guna mewujudkan good governance efektif dan efisien, tentu tak lepas dari tata kelola keuangan yang baik, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena itu, perlu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan relevan dan dapat dipercaya.
“Menyadari akan hal ini, perlu kerja sama baik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan BPK,” kata Arinal.
Ia mengungkapkan, kerja sama antara Pemprov Lampung dan BPK Perwakilan Lampung selama ini juga telah membuahkan hasil positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ini ditandai dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maupun dengan Pengecualian (WDP) di tingkat Pemprov Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Pemprov Lampung kembali meraih Opini WTP.
“Provinsi Lampung telah kali delapan secara berturut-turut meraih WTP,” katanya.
Arinal berharap kerja sama antara BPK dan pemda selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga peran pemerintah dan BPK menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat membawa hasil optimal.
Di sisi lain, Auditor Utama Keuangan Negara V, Dori Santosa, mengatakan, BPK akan terus berupaya meningkatkan peran serta dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara.
Saat ini, kata ia, wujud transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemda. Juga proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
“Pertanggungjawaban keuangan yang memperoleh opini WTP ini akan lebih baik lagi bila disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (kmf)
